Poros Maritim Dunia Terkait Posisi Indonesia di Samudera Hindia

Presiden pertama Indonesia menginginkan bahwa Indonesia menjadi Negara yang berdaulat di perairan. Hal ini dapat disebabkan oleh luas wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan. Gagasan presiden pertama coba diwujudkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) saat ini, Ir. Joko Widodo, dalam sebuah program yang dinamakan Indonesia sebagai poros maritime dunia.

Pembangunan Memperhatikan Lingkungan Hayati dan Non Hayati

Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut. Wilayah ini sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan nir-hayati, dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur non-hayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut.

The Hidden Paradise : Wakatobi dari Sisi Struktur dan Ekosistemnya

Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu kabupaten baru di ProvinsiSulawesi Tenggara. Semula Wakatobi merupakan salah satu kecamatan diKabupaten Buton. Kemudian berdasarkan UU No. 29 tahun 2003, Kecamatan Wakatobi ditetapkan menjadi kabupaten tersendiri. Bagian Utara dibatasi olehLaut Banda dan Pulau Buton, bagian Selatan dibatasi oleh laut Flores, bagianTimur oleh Laut Banda dan bagian Barat dibatasi oleh Pulau Buton dan Laut Flores

Indonesia Poros Maritim Dunia

"Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri." Itulah penggalan pidato Presiden Pertama RI Soekarno pada tahun 1953. Pidato tersebut tampaknya sangat relevan untuk diwujudkan pada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019). Mengapa demikian? Hingga kini kita masih memiliki sejumlah masalah besar yang perlu segera diatasi sebelum kita mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Restorasi maritim Indonesia tak dapat ditunda lagi.