Presiden pertama Indonesia
menginginkan bahwa Indonesia menjadi Negara yang berdaulat di perairan. Hal ini
dapat disebabkan oleh luas wilayah Indonesia yang didominasi oleh perairan. Gagasan
presiden pertama coba diwujudkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) saat
ini, Ir. Joko Widodo, dalam sebuah program yang dinamakan Indonesia sebagai
poros maritime dunia.
Melihat
posisinya, Indonesia berada di lokasi yang sangat strategis. Posisi yang
terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta Indonesia
sebagai Negara kepulauan, menjadikan potensi perhubungan antara Benua Asia,
Afrika, Eropa, Amerika, hingga Australia. Pada bagian selatan dan barat
Indonesia, terdapat Samudera Hindia yang menghubungkan Benua Afrika, Asia, Australia,
dan Eropa. Tidak kurang dari 65% minyak mentah dunia, 53% gas alam, 80,7%
emas, 55% timah, dan 77,3% karet alam terdapat di Samudera Hindia dan
negara-negara yang berbatasan dengannya. Dari segi populasi, 1/3 dari total penduduk dunia, atau
sekitar 2 miliar jiwa terdapat di negara-negara Samudera Hindia. Lalu lintas di Samudera Hindia naik sebesar
470% sejak 1970 dan diproyeksikan akan terus naik sampai tiga kali lipat selama
30 tahun ke depan. Kapal-kapal kargo dan kontainer yang mengangkut berbagai
macam produk, antara lain minyak dan gas, melintasi samudera menuju ke
negara-negara tujuan. Indonesia masih memunggungi Samudera Hindia dan
belum memanfaatkan potensinya secara optimal. (Kebijakan pembangunan masih
umumnya ke pantai Timur Sumatera dan pantai Utara Jawa).
Batas
Maritim Indonesia
Zona
Ekonomi Eksklusif
Daerah
Potensi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil
Penambahan
landas continental yang telah dilakukan
Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) merupakan batas yang
diperkenankan dikelola oleh Negara yang memiliki jarak 200 mil dari daratan
terluar suatu Negara. Tidak semua wilayah laut dunia menjadi ZEE sebuah Negara.
Hal ini membuat suatu Negara mempunyai peluang untuk memperluas landas
kontinen. Namun perluasan ini harus disetujui oleh United Nations Division
for Ocean Affairs on the Law of the Sea (UN-DOALOS).
Potensi Indonesia memperluas pun terbuka lebar. Dapat
dilihat bahwa Indonesia mempunyai potensi ini di sebelah barat, selatan, dan
timur laut Indonesia. Pada tanggal 13
April 2011, United Nations Division for Ocean Affairs on the Law of
the Sea (UN-DOALOS) telah menerbitkan rekomendasi (UN-LET-IDN 002 11 04
2011), yang pada intinya menyetujui partial submission Indonesia
mengenai batas LKI lebih dari 200
mil laut di wilayah bagian barat laut Pulau Sumatera yang disampaikan pada
tahun 2008. Dengan terbitnya rekomendasi tersebut, maka LKI di bagian Barat Laut Pulau Sumatera bertambah seluas 4205 km2
yang berada lebih dari 200
mil laut dari archipelagic baselines.
Produksi
Perikanan Dunia
Di Samudera
Hindia, dibentuklah kerjasama ilmiah yang bertujuan mengelola kelautan yaitu IORA(Indian Ocean Rim Association). IORA
yang beranggotakan 20 negara (Australia, Bangladesh, Indonesia, India, Comoros,
Seychelles, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mosambik, Oman,
Singapore, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan
Yaman). Telah ditetapkan 6 prioritas bidang kerjasama, yaitu: Keamanan dan
keselamatan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan,
penanganan bencana alam, kerjasama akademisi dan IPTEK, serta promosi
pariwisata dan pertukaran budaya.
IORA didirikan pada bulan Maret 1997, pada awalnya bernama Indian Ocean Rim Initiative dan Indian Ocean Rim
Association for Regional Cooperation
(IOR-ARC) dengan Negara pendiri: Afrika Selatan, Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman dan
Singapura (Core Group States/M7). Sekretariat IORA berada di Mauritius dan dipimpin
oleh Sekretaris Jenderal, Duta Besar KV Bhagirath (sejak 1 Januari 2012). Indonesia
masuk menjadi anggota IOR-ARC pada tanggal 7 Maret 1997.
Tujuan IORA:
- To promote
sustainable growth and balanced development of the region and member
states
- To focus on
those areas of economic cooperation which provide maximum opportunities
for development, shared interest and mutual benefits
- To promote
liberalization, remove impediments
and lower barriers towards a freer and enhanced flow of goods, services,
investment, and technology within the Indian Ocean rim
Enam prioritas kerjasama IORA:
Pada Pertemuan Council of Ministers/COM
ke-11, 2011 di Bengaluru, India telah ditetapkan 6 (enam) prioritas bidang
kerja sama:
- Keselamatan
dan Keamanan Maritim
- Fasilitasi
Perdagangan dan Investasi
- Manajemen
Resiko Bencana
- Manajemen Perikanan
- Akademik, Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
- Pariwisata dan
Pertukaran Budaya
Indonesia sebagai ketua IORA 2015-2019 harus memastikan
semua perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerja sama bagi
semua negara dan menjadi lingkungan yg kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran
Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan perdagangan, ketahanan
pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, keselamatan dan keamanan
maritim terkait dengan Samudera Hindia. Meningkatkan hubungan dan kerja sama
bilateral dengan negara-negara di lingkar Samudera Hindia. Memperkuat
Konektifitas antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia khususnya
anggota IORA, bukan hanya pd sektor infrastruktur, namun juga pada tataran people
to people connectivity. Mengkoneksikan prioritas Indonesia pada masa
pemerintahan saat ini dengan 6 prioritas utama IORA. Sehingga dapat
mengangkat penguatan poros maritim
merupakan satu hal yang akan diangkat Indonesia selama periode keketuaan dua
tahun ke depan.
Beberapa isu prioritas :
- Memastikan
semua perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerja sama
bagi semua negara dan menjadi lingkungan yg kondusif bagi pembangunan dan
kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan
perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi,
keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia;
- Meningkatkan
hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di lingkar Samudera
Hindia;
- Memperkuat
Konektifitas antara negara-negara di kawasan
Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya pd sektor
infrastruktur, namun juga pada tataran people to people connectivity.
- Mengkoneksikan prioritas Indonesia pada masa pemerintahan saat ini
dengan 6 prioritas utama IORA. Sehingga dapat mengangkat penguatan poros maritim merupakan satu
hal yang akan diangkat Indonesia selama periode keketuaan dua tahun ke
depan.
Terkait Indonesia sebagai ketua IORA, secara khusus
telah dibahas oleh peneliti dan akademisi Indonesia pada Lokakarya Nasional Persiapan
Keketuaan Indonesia di IORA, Kemlu 25 Feb 2015. Dari forum ini, didapatkan beberapa rekomendasi :
- Indonesia harus menjadi pemimpin, tidak sekadar ketua;
- Perlu menentukan Tema keketuaan Indonesia;
- Perlu dilakukan penguatan kelembagaan, mis. review on IORA
Charter, pembuatan norm-setting di Samudera Hindia, penyelenggaraan
KTT 2017;
- Dari hasil breakout session, disepakati bidang kerjasama yang
menjadi fokus adalah “kerja sama kemaritiman”, “Manajemen resiko bencana”, dan “fasilitasi perdagangan dan
investasi”;
- Perlu peningkatan partisipasi aktif kalangan akademisi dan kalangan
bisnis (business summit).
Yogyakarta, 30 Maret 2015
Bondan Galih Dewanto
Sumber:
Burhanuddin, Safri. 2015. Menoleh ke Samudera Hindia
Menuju Poros Maritim Dunia. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
Menuju Poros Maritim Dunia. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar